Menteri LHK: isu Lingkungan Perlu Menggunakan Beyond Law

  Isu lingkungan adalah persoalan kompleks yang melibatkan banyak stakeholder karena berkaitan dengan kehidupan seluruh makhluk hidup. Meski Pemerintah telah membuat undang-undang untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan, namun , Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., tegas mengatakan bahwa hukum normatif saja tidak cukup.

“Dalam melihat isu lingkungan, tidak cukup menggunakan law, tapi perlu beyond law, yaitu moral,” kata Siti Nurbaya dalam Kuliah Umum yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Media Indonesia, Kamis (01/02/2024), di Studio Metro TV, Jakarta.

Siti Nurabaya menambahkan banyak sisi-sisi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan seluruh pihak saat melihat lingkungan hidup. Misalnya terkait relasi hutan dengan keberadaan satwa, masyarakat adat, dan lain-lain.

Lebih spesifik lagi, ia menjelaskan tiga permasalahan lingkungan yang saling berkaitan, yaitu kerusakan lingkungan hidup, permasalahan sosial dalam mengakses sumber daya, dan manfaat ekonomi untuk pembangunan.

Menurutnya, Pemerintah bertugas untuk mengatur strategi agar kebutuhan dapat ekonomi terpenuhi sejalan dengan akses sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup. “Hutan bisa dikelola secara ekonomi dengan syarat, yaitu sustainable secara ekologi dan acceptable secara sosial budaya,” tegas Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya juga menegaskan bahwa Kementerian LHK telah melakukan transformasi kebijakan dan langkah korektif. “KLHK bekerja berpihak untuk semua, swasta, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Stakeholdertertinggi itu adalah peneliti, karena mereka yang paling mendalami,” ungkapnya.

Berdasarkan perkembangan hutan di Indonesia, Siti Nurbaya menerangkan bahwa ada hutan yang dibutuhkan untuk tidak jadi hutan, melainkan untuk kegiatan ekonomi.

Berkaitan dengan posisi Indonesia dalam merespons iklim global, Siti Nurbaya menegaskan bahwa Indonesia perlu melawan kebijakan-kebijakan negara-negara maju yang ia sebut sebagai post-welfare sate. Hal itu dikarenakan Indonesia saat ini baru masuk di level welfare state.

Dalam kuliah umum turut hadir  Kepala Kantor Sekretariat Universitas dan Humas UMJ, Dosen dari Perguruan Tinggi se- Jabodetabek, unsur pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat umum.

Editor : Tria Patrianti


Sumber:Website UMJ

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dosen FEB UMJ Dilantik Sebagai Ketua FORDEBI Korwil DKI Jakarta

   Dosen     Universitas    Muhammadiyah  Jakarta (FEB) Dr. Adi Mansah, dilantik sebagai Ketua   Korwil DKI Jakarta di Ruang Rapat Gedung Perintis II UMJ, Rabu (07/02/2024). Adi ditetapkan sebagai Ketua Korwil DKI Jakarta masa bakti 2023-2026 berdasarkan SK Dewan Presidium No. 009/FORDEBI/F1/01/VIII/2023. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Presidium DPN FORDEBI Dr. Ahmad Djalaluddin dan berlangsung dengan khidmat. Adi dan jajaran pengurus mengucap ikrar pelantikan disaksikan oleh Ketua Dewan Pakar perwakilan UI Dr. Dodik Siswantoro, Ketua Dewan Penasihat Dr. M. Nur A Birton, Dekan FEB UMJ Dr. Luqman Hakim, dosen FEB UMJ Prof. Dr. Andry Priharta, seluruh unsur pengurus dari berbagai perguruan tinggi, dan civitas academica di lingkungan UMJ. Adi Mansah mengungkapkan rasa terima kasih dan menyampaikan pesan pada jajaran pengurus agar senantiasa solid dan kompak. “Organisasi ini merupakan sarana ibadah yang harus kita niatkan sebagai kerja amal sehingga...
Read more

Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilu

   “ Money is not sufficient, but is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaign cannot be run without it ”. Pemilu tahun 2024 tinggal menghitung hari, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 semua orang yang sudah mempunyai hak memilih akan menggunakan haknya. Namun sangat disayangkan karena dalam proses masih diwarnai dengan berbagai isu pelanggaran yang krusial, dari isu netralitas, data pemilih tetap, dan praktek  money politics  yang dilakukan peserta pemilu atau calon anggota legislatif/DPD.   Money politics  merupakan bagian dari skandal korupsi pemilu dan isu penting diantara pelanggaran pemilu lainnya. Sesuai dengan definisi yang umum,  money politics  mungkin hanya dikaitkan dengan praktek beli suara ( vote buying ). Padahal  money politics  dalam artian pengaruh uang dalam pemilu tidak hanya sekedar praktek beli suara, tapi keseluruhan praktek dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang se...
Read more

Lima Mahasiswa UMJ Terima Beasiswa Sarjana Muamalat 2023

   Lima mahasiswa  Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)  menerima beasiswa dari program Sarjana Muamalat 2023. Penyerahan beasiswa yang merupakan program Bank Muamalat ini diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Muhammadiyah Civilization Center, Selasa (12/12/2023). Penyerahan beasiswa dilakukan oleh Region CEO Erick Ermawan didampingi oleh Branch Manager Cabang Fatmawati Dewi Fathia, Wakil Rektor 2 Dr. Ir. Mutmainah, MM., dan Wakil Rektor 4 Dr. Septa Candra, MH. Turut hadir Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan UMJ mendampingi mahasiswa menerima beasiswa. Erick menjelaskan bahwa program reguler yang merupakan kerja sama antara Bank Muamalat dan Baitul Muamalat Indonesia ini diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu yang berprestasi. “Alhamdulillah tahun ini bisa menyalurkan melalui UMJ dan harapannya bisa memberikan secara reguler untuk masa yang akan datang,” ungkap Erick. Mahasiswa penerima beasiswa bersama Dr. Ir. Mutmainah, MM., (kanan) Dr. Septa Can...
Read more